Oleh : Rendra Eka A, S.T
Negara Indonesia sebagai bangsa yang berkembang (developing nation) mempunyai angka kemiskinan yang cukup tinggi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) per bulan Maret 2008 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 34,96 juta jiwa, dimana bangsa ini harus secara kreatif, produktif dan mencari terobosan kebijakan untuk dapat terus memacu pembangunan ekonomi bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat secara adil dan berkelanjutan (sustainable).
Bangsa Indonesia secara fisik dan nyata merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.00 Km terpanjang ke dua setelah Kanada (Dahuri dkk, 2006) dengan luas laut 5,8 juta km2 ( 75% dari total wilayah nusantara ) atau sama dengan 57 kali luas negara Belanda, 5 kali luas Jepang dan 2 kali luas negara Pakistan. Fisik dari bangsa kita ini menjadikan Indonesia
Potensi kelautan Indonesia di dalamnya dapat kita pilah menjadi 4 kelompok sumber daya kelauatan yaitu pertama adalah sumber daya alam terbarukan (renewable resourses) antara lain adalah perikanan, hutan bakau (mangrove), rumput laut (seaweed), padang lamun (seagrass) dan terumbu karang (coral reefs), kedua sumber daya alam tak terbarukan ( non renewable resourses) yaitu minyak, gas bumi, timah, bauksit, biji besi, pasir kwarsa, bahan tambang, dan mineral lainnya. Ketiga adalah energi kelautan berupa energi gelombang, OTEC (Ocean Thermal Energy Convertion), pasang surut dan arus laut. Keempat berupa laut sebagai environmental service dimana laut merupakan media transportasi, komunikasi, rekreasi, pariwisata, pendidikan, penelitian, pertahanan dan keamanan, pengatur iklim (climate regulator) dan system penunjang kehidupan lainya (life-supporting system).
Dengan modal potensi kelautan yang kita miliki tersebut tidak salah jika ini digunakan sebagai tumpuan pembangunan ekonomi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang berkelanjutan, hal sejalan dengan kondisi populasi masyarakat Indonesia, dimana 65% dari total jumlah penduduk di Indonesia berada pada wilayah pesisir, dan mereka hidup bertopang pada potensi laut yang begitu besar.
Suatu yang ironi sekali masyarakat pesisir yang bermukim di dekat lautan dengan berbagai jenis potensi yang ada, ikan, rumput laut, hutan mangrove dan berbagai sumber daya kelautan yang lainnya selama ini tidak membuat masyarakat pesisir hidup berkecukupan, bahkan 70% dari pelaku kegiatan ekonomi kelautan terutama para nelayan tradisional, pembudi daya ikan, para awak kapal, industri kecil kelautan yang semuannya bermukim di wilayah pesisir masih hidup dalam jeratan kemiskinan.
Ada beberapa permasalahn yang perlu kita cermati terhadap lemahnya perekonomian masyarakat pesisir yang pada umumnya para nelayan yaitu pertama kebijakan perekonomian untuk masyarakat masih bersifat teretorial (daratan) sedangkan pembangunan masyarakat yang berbasis kemaritiman masih belum maksimal, karena kita masih setengah hati memandang masyarakat pesisir dimana kelompok masyarakat ini dianggap tidak potensi dan tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional kita. Kita cenderung melihat industri-industri besar didaratan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional ini terbukti kredit modal mengalir deras pada industri-industri tersebut.
Permasalahn yang kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat pesisir sehingga ketrampilan yang di miliki penduduk pesisir terbatas pada masalah penangkapan ikan disamping kurangnya pengetahuan tentang pengolahan lingkungan laut dan kehidupan ikan, pola hidup masyarakat pesisir yang masih cenderung konsuntif, dan kurangnya partisipatif masyarakat pesisir dalam pembangunan kelautan dan untuk peningkatan kesejateraan di kawasan pesisir, ini terlihat masih adanya sebagian masyarakat nelayan melakukan praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bom, penggunaan racun sianida dalam penangkapan ikan. Perusakan dan pengambilan terumbu karang untuk dijual padahal terumbu karang merupakan tempat perkembangan biakan ikan dan pada tahun 1998 -hampir 10 tahun yang lalu- menurut Suharsono -peneliti oseanologi LIPI- hampir 70% ekosistem karang di lautan Indonesia mengalami kondisi rusak hingga rusak parah, tinggal 6,4% dalam kondisi yang sangat baik. Kerusakan terumbu karang ini ini secara langsung merusak lingkungan masyarakat pesisisr itu sendiri sehingga berakibat hasil tangkapan mereka kian sedikit sehingga mereka masuk kejurang kemiskinan yang lebih jauh lagi.
Melihat adanya permasalahan yang begitu kompleks dalam pembangunan kelautan sebagai modal negara kita dalam mensejahterakan masyarakat secara adil dan berkelanjutan terutama pada masyarakat pesisir maka diperlukannya kebijakan pembangunan yang berorentasi kelautan yaitu pembangunan masyarakat berbasis kemaritiman. Dengan melalui berbagai strategi kebijakan untuk membantu membangun dan mengembangkan kemampuan dan kekuatan masyarakat itu sendiri dengan berdasarkan pada pengembangan potensi alam lingkungan (laut/pesisir) daerah tersebut.
Kebijakan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang turun ke masyarakat pesisir berupa program-program tentunya harus dilaksanakan dengan tepat dan cepat di terima oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan masyarakat pesisir yang notabene tingkat pendidikan masih rendah untuk dapat menjalankan program-program pembangunan dengan benar. Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan aternatif dalam menjalankan suatu kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, PRA merupakan metode pendekatan partisipatif yang menekankan pada uapaya-upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam mengkaji lingkungan sekitarnya untuk melakukan perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga dengan metode tersebut diharapkan kebijakan tersebut cepat diterima dan di jalankan oleh masyarakat disamping merupakan pembelajaran bagi masyarakat pesisir itu sendiri.
Kebijakan yang di buat oleh para pelaku kebijakan baik legestatif dan eksekutif dalam melakukan pembangunan masyarakat pesisir yang berbasis kemaritiman di daerah setempat harus memprioritaskan usaha-usaha peningkatan ekonomi mereka sebagai berikut pertama peningkatan perbaikan lingkungan pesisir yaitu dengan tegas bersama masyarakat untuk menjaga dan mencegah adanya perusakan laut dan pantai, kedua peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat pesisir. Pendidikan akan tahu, sadar dan mampu mengelolah perairan laut disamping ketrampilan/pelatihan masyarakat pesisir akan manajemen perikanan, pengolahan hasil tangkap dan teknologi kelautan lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Ketiga peningkatan teknologi kelautan secara inovatif supaya hasil produksi melimpah misalnya dengan meningkatkan motorisasi perahu/kapal ikan agar perahu jangkauannya lebih jauh di tengah laut, meningkatkan pengetahuan perawatan kapal dengan baik, teknik penangkapan ikan yang lebih modern dan teknologi pengolahan dan pengawetan ikan dan teknologi lain. Keempat mendorong di bentuknya lembaga atau organisasi masyarakat pesisir, hal ini untuk mempermudah jalannya program-program yang di luncurkan oleh pemerintah, lembaga ini bisa berbentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), Koperasi dan organisasi masyarakat lainya. Kelima adanya tunjangan modal bagi masyarakat pesisir. Tunjangan modal ini perlu diusahakan dalam bentuk pemberian bantuan kredit lunak dengan prosedur sederhana dan mudah, misalnya melalui lembaga keuangan yang dibentuk masyarakat itu sendiri (sistem syariah/mudharobah), Koperasi Nelayan dan dengan memberikan bantuan dana bergulir (revolving fund) di mana mekanismenya dengan membentuk kelompok usaha bersama masyarakat nelayan yang dikelolah oleh suatu badan yang dibentuk masyarakat itu sendiri, misalnya BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) tentunya mereka di berikan bekal dalam manajerial dalam pengelolahannya.
Prioritas - prioritas pembangunan masyarakat pesisir di atas harus segera dilaksanakan secara cepat dan berkelanjutan dan tentunya dengan mengguanakan model PRA agar cepat dirasakan oleh masyarakat pesisir, kita berharap dengan dilantiknya kabinet gotong royong ke 2 dimana menteri yang membidangi kelautan dan perikanan segera melakukan terobosan-terobosan cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang merupakan 65% dari total pendududuk bangsa ini dengan membangun ekonomi masyarakat berbasis kemaritiman. Dan kita siap menunggu gebrakan kebijakan yang inovatif yang natinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir yaitu para nelayan pada umum.
Thank youuu for this blog....it's A GREATest Blog EVER...i need it so much!! thank youuu